PERMENDESA PDT NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2026

KEBIJAKAN DANA DESA 2026

Konsep Kebijakan Dana Desa 2026 mengalokasikan total Dana Desa sebesar Rp59,57 triliun, yang dibagi menjadi Pagu Reguler Rp25 triliun (41,97%) untuk seluruh desa dan Pagu KDMP Rp34,57 triliun (58,03%) yang bersifat unallocated untuk mendukung skema Kredit Dana Maju Pembangunan di (KDMP).

Kebijakan ini bertujuan memperkuat pembiayaan pembangunan desa melalui mekanisme angsuran, dengan prioritas alokasi bagi desa tertinggal dan sangat tertinggal, serta mendorong optimalisasi aset dan belanja modal desa. Ke depan, Dana Desa diarahkan untuk penyederhanaan formula alokasi dan kesinambungan pembayaran angsuran hingga tahun 2032.

HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA 2025

“Satukan Aksi, Basmi Korupsi”

Korupsi bukan hanya merugikan negara. Korupsi merampas masa depan masyarakat, terutama mereka yang hidup di desa-desa yang menjadi fondasi pembangunan Indonesia.

Hari ini kita diingatkan kembali bahwa

menciptakan pemerintahan yang bersih adalah bagian penting dari mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama komitmen untuk membangun dari bawah, memperkuat tata kelola desa, dan menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat.

Mari satukan aksi, memperkuat integritas, menjaga transparansi, dan memastikan setiap rupiah anggaran desa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dari desa kita lawan korupsi.

Dari desa kita bangun Indonesia.

#bangundesabangunindonesia

#hariantikorupsi2025

#menujuharidesanasional2025

Pray For Sumatera Barat

 

PMK 81 TAHUN 2025 PERUBAHAN PMK 108 TAHUN 2024

Menteri Desa, Yandri Susanto Raih 'Tokoh Pengembangan Potensi Desa Berbasis Inovasi' detikcom Awards 2025.

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto meraih penghargaan detikcom Awards 2025. Yandri menerima penghargaan sebagai Tokoh Pengembangan Potensi Desa Berbasis Inovasi.

Penghargaan detikcom Awards 2025 digelar di The Westin Jakarta, Selasa (25/11/2025). Penghargaan ini diterima langsung oleh Yandri Susanto.

Yandri Susanto telah membuat kebijakan penting untuk kemajuan desa. Yandri menggagas program 'BumDes Siap Ekspor' di mana ekspor perdana 18,5 ton gula semut sudah dilakukan dari Banyumas ke Hungaria.

berita lengkap baca disini.

Rp 40 T Jaminan Kredit Koperasi Desa Merah Putih Diambil dari Dana Desa

Pemerintah mengalokasikan Rp 40 triliun dari dana desa tiap tahun untuk jaminan utang Koperasi Desa Merah Putih tiap tahun selama 6 tahun.

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa Rp 40 triliun dari Rp 60 triliun dana desa bakal digunakan untuk bayar cicilan Koperasi Desa Merah Putih tiap tahun. Jumlah tersebut digunakan sebagai jaminan utang koperasi ke bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang menyediakan kredit.

Sebelumnya, bendahara negara itu telah meneken surat tentang pinjaman bank Himbara ke koperasi merah putih yang dijamin dana desa. “Yang jelas dana desanya dari Rp 60 triliun, sekitar Rp 40 triliun untuk nyicil Koperasi Merah Putih 6 tahun ke depan,” ujar Purbaya di kantor pusat Kementerian Keuangan, Jumat, 14 November 2025.

Pemerintah sudah menyiapkan plafon pinjaman maksimal Rp 240 triliun untuk mendanai operasional sekitar 80 ribu koperasi desa merah putih. Adapun dana desa pada 2026 ditetapkan sebesar Rp 60,6 triliun.

“Nanti tiap tahun kita nyicil Rp 40 triliun selama 6 tahun ke depan dari dana desa, itu masih ada sisanya sedikit dana desa,” ujar Purbaya.

Pada 22 Oktober 2025 Presiden Prabowo Subianto juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 yang menugaskan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk melaksanakan pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih.

Purbaya menjelaskan bahwa dana dari pelaksanaan pembangunan tersebut juga bakal dipinjam dari Himbara dan bakal dicicil dengan dana desa. Berdasarkan poin keenam butir ketiga dalam Inpres 17 tersebut, Menteri Keuangan diminta untuk membantu likuiditas lewat bank Himbara guna membantu pelaksanaan pembangunan fisik oleh Agrinas.

“(Menteri Keuangan) memberikan penempatan dana pada Himpunan Bank Milik Negara dan Bank Syariah Indonesia sebagai sumber likuiditas dalam rangka pembiayaan kepada PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dengan limit maksimal Rp 3 miliar per unit gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan tenor 6 tahun.”

Baca berita selengkapnya, klik disini

MONITORING TIM PILWANA KECAMATAN TAHUN 2025

Tim Monitoring Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan yang dipimpin oleh Bapak Camat SYAMWIL, S.STP, MM melaksanakan kunjungan ke nagari-nagari yang menjadi lokus pelaksanaan Pilwana tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau kesiapan panitia Pilwana nagari, memastikan tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memberikan pembinaan dan arahan terkait pelaksanaan tahapan Pilwana yang tertib, aman, dan lancar. Dalam monitoring tersebut, tim kecamatan juga melakukan koordinasi dengan pemerintah nagari, Bamus, dan panitia Pilwana guna menyamakan persepsi dalam menyukseskan penyelenggaraan Pilwana serentak di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan. Pelaksanaan Pilwana di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dilaksanakan di Empat Nagari yakni : 1. Nagari Tapan 2. Nagari Pasar Tapan 3. Nagari Batang Arah Tapan dan 4. Nagari Ampang Tulak Tapan. Pemilihan Wali Nagari nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2025.

KOMISI V DPR RI RAKER DENGAN DESA PDT DAN MENTERI TRANSMIGRASI RI

 

AGENDA:

1. EVALUASI PELAKSANAAN APBN TA 2025 S.D NOVEMBER 2025

2. MEMBAHAS RENCANA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Megatrust di Sumbar Lama Tak Lepas Energi, BMKG Keluarkan Peringatan Terbaru.

Sumbarkita-Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali mengingatkan masyarakat akan potensi gempa besar akibat aktivitas zona Megathrust di Indonesia, termasuk di wilayah Sumatera Barat (Sumbar).

Provinsi ini diketahui memiliki dua zona megathrust aktif, yakni Mentawai–Pagai dan Mentawai–Siberut, yang masing-masing menyimpan potensi gempa dengan magnitudo hingga M8,9.

Peringatan ini disampaikan BMKG melalui akun Instagram resminya, dengan membeberkan 13 zona megathrust utama di Indonesia, yaitu:

    Mentawai–Pagai (M8,9)

    Enggano (M8,4)

    Selat Sunda (M8,7)

    Jawa Barat–Jawa Tengah (M8,7)

    Jawa Timur (M8,7)

    Sumba (M8,5)

    Aceh–Andaman (M9,2)

    Nias–Simelue (M8,7)

    Batu (M7,8)

    Mentawai–Siberut (M8,9)

    Sulawesi Utara (M8,5)

    Filipina (M8,2)

    Papua (M8,7).

Baca selengkapnya disini.

Hadiri Festival Kampung Adat Cikondang, Mendes Kampanyekan Lumbung Pangan

Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menghadiri Festival Kampung Adat Cikondang, hari ini. Yandri menyebut Kampung Adat Cikondang miliki pemandangan yang indah jadi jika memungkinkan sebagian wilayah dijadikan Desa Wisata.

Adapun Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) saat ini fokus untuk sukseskan Asta Cita 6 Presiden Prabowo Subianto, yaitu Membangun Dari Desa dan Dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.

baca selengkapnya disini

LIGA DESA ESPORTS AMATIR NASIONAL 2026

 

Dari desa, untuk Indonesia!

Ajang bergengsi Piala Menteri Desa kini hadir untuk menemukan juara sejati dari pelosok negeri. Bergabunglah di Liga Desa Esports Amatir — tempat bakat, semangat, dan kebanggaan desa bersatu di arena digital! Daftarkan timmu sekarang dan ukir sejarah untuk desamu!

lebih lengkap baca disini

Skema Pendanaan Diubah untuk Kejar Target 80.000 Koperasi Desa Merah Putih

 

WAKIL Menteri Koperasi Farida Fachirah menjelaskan modal belanja atau capex sebuah Koperasi Desa Merah Putih mencapai Rp 2,5 miliar dari total plafon pinjaman senilai Rp 3 miliar. “Memang Rp 3 miliar biayanya, Rp 2,5 miliarnya untuk capex, Rp 500 juta-nya untuk opex,” kata Farida di kantor Kementerian Koperasi, di Jakarta, Jumat, 7 November 2025.

lebih lengkap baca berita tempo, 7 Nopember 2025.

JUKNIS PILWANA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI NAGARI SERENTAK 2025

 

PILWANA-Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat pada bulan Desember 2025 akan melangsungkan Pemilihan Wali Nagari (PilWana), Pilwana akan dilangsungkan di 58 Nagari dari 182 Nagari dan di 14 Kecamatan yang ada di Pesisir Selatan.

Kepala DPMDPP-KB Pessel, Salman menyampaikan (pada salah satu media), pelaksanaan Pilwana di Pessel sesuai dengan petunjuk surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bagi daerah sudah siap secara anggaran.

“Salah satu poinnya, bagi daerah yang sudah punya anggaran dan berencana untuk melaksanakan Pilkades atau Pilwana boleh melakukan pemilihan serentak,” ungkap Salman saat diwawancarai wartawan.

Menurutnya, alasan pemerintah daerah melaksanakan Pilwana serentak di akhir tahun. Karena, pemerintah daerah menunggu peraturan pemerintah (PP).

Melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 400.10.2.2/269/DPMDPPKB/2025 pada tanggal 31 Oktober 2025 menyampaikan kepada Camat dan Pemerintah Nagari untuk mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan Wali Nagari 2025.

Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan terdapat 4 Nagari yang akan melaksanakan Pilwana yakni Nagari Tapan, Pasar Tapan, Batang Arah Tapan, Ampang Tulak Tapan. Untuk pemilihan Wali Nagari akan dil pada tanggal 17 Desember 2025

SE MENTERI DESA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PERCEPATAN MUSDES SUS PERSETUJUAN DUKUNGAN PENGEMBALIAN PINJAMAN KDMP

Menteri Desa PDT melalui Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2025 menegaskan kembali kepada Pemerintahan Desa untuk mempercepat Musyawarah Desa Khusus tentang Percepatan Persetujuan Dukungan Pengembalian Pinjaman Koperasi Desa Merah Putih, Surat Edaran ini merupakan tindak lanjut dari Permendesa Nomor 10 Tahun 2025 yang telah dikeluarkan sebelumnya. 

Berikut Beberapa poin inti yang tercantum dalam edaran tersebut diantaranya :

1. Instruksi kepada BPD dan Kepala Desa: agar segera mengagendakan dan melaksanakan Musyawarah     Desa Khusus (Musdesus) untuk membahas dan menyetujui dukungan pengembalian pinjaman                KDMP. 

2. Agenda Musdesus

       * Mempelajari rencana usaha dan mekanisme pinjaman KDMP yang akan dijalankan oleh koperasi desa. 

       * Membahas persetujuan dukungan pembayaran pengembalian pinjaman yang akan dijamin atau direkomendasikan oleh desa.

       * Mendorong agar masyarakat desa menjadi anggota KDMP sebagai bagian dari skema penguatan ekonomi desa. 

3. Hubungan dengan APB Desa / RKP Desa: Keputusan dari Musdesus harus dijadikan dasar untuk perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa     (APB-Desa) Tahun Anggaran 2025 untuk memasukkan dukungan pinjaman KDMP. 

4. Waktu & Efisiensi : Edaran ini menggarisbawahi bahwa proses di tingkat desa jangan terlambat atau berlarut-larut supaya program KDMP bisa segera berjalan. 

Implikasi & Hal yang Harus Diperhatikan

    * Desa perlu menyiapkan dokumen dan agenda Musdesus dengan cepat: undangan, materi rencana usaha, mekanisme pinjaman, rekomendasi dukungan desa.

    * BPD dan Kepala Desa mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan Musdesus sesuai dengan ketentuan dan dapat dicatat dalam perubahan RKP/ APB-Desa.

    * Perlu diperhatikan aspek legalitas, transparansi, dan akuntabilitas agar pengambilan keputusan tidak menimbulkan risiko bagi desa maupun masyarakat.

    * Karena edaran ini terkait program nasional KDMP, kolaborasi antar lembaga (koperasi, desa, pemerintah daerah) sangat penting agar skema berjalan lancar.

    * Masyarakat desa perlu diberikan pemahaman yang cukup tentang mekanisme dan konsekuensi keikutsertaan dalam KDMP agar tidak terjadi misunderstanding atau potensi masalah ke depan.

POSTING PERUBAHAN APB NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025

 

Pemerintah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan melaksanakan kegiatan posting perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran 2025 sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan yang di pimpin oleh Bapak Camat SYAMWIL, S.STP, MM.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian data keuangan nagari dengan hasil perubahan APB yang telah disetujui, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari di seluruh wilayah kecamatan. Posting Apb Nagari perubahan dilakukan oleh Dinas PMD PP&KB Kabupaten Pesisir Selatan kepada 10 Nagari yang ada di lingkup wilayah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

Hasil Survei: Publik Apresiasi Kinerja Mendes Yandri Susanto

Hasil survey SPIN...Tingkat kepuasan Publik atas kinerja menteri desa bapak Yandri Susanto mendapatkan 66,9 %  termasuk ke dalam 3 besar menteri terbaik 

*#MenteriTerbaik*

*#YandiSusantoTerbaik*

*#YandriSusantoTOP*

*#SelamatUlangTahunPrabowo*

@prabowo

@YandiSusanto

@ArizaPatria

PERMENDESA PDT NO. 11 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2025-2029

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 11 Tahun 2025 berisi tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025–2029. Peraturan ini menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa dan daerah tertinggal selama lima tahun ke depan, yang merupakan penjabaran dari RPJMN 2025–2029 serta mendukung Visi Presiden “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”

Renstra ini memuat visi Kementerian, yaitu “Terwujudnya kemandirian desa yang berkelanjutan dalam rangka mendukung Visi Indonesia Emas 2045,” dengan empat misi utama:
1. Membangun dari desa untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
2. Mengembangkan ekonomi dan investasi desa serta daerah tertinggal;
3. Meningkatkan sinergi dan percepatan pembangunan daerah tertinggal;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dokumen ini juga menetapkan 12 Aksi Prioritas “Bangun Desa Bangun Indonesia”, antara lain revitalisasi BUM Desa dan koperasi desa, swasembada pangan dan energi, hilirisasi produk unggulan desa, digitalisasi desa, pengembangan desa wisata, dan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Secara keseluruhan, Permendesa ini menjadi arah kebijakan strategis nasional bidang desa dan daerah tertinggal untuk mewujudkan desa mandiri, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

SE KEMENDAGRI_Pemanfaatan BMD dan Aset Desa untuk Mendukung Pengembangan Rencana Bisnis Kegiatan KDKMP !