PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2026

PEMERINGKATAN BUMDES 2026

Fasilitasi BUMNag Se Kec. Rahul Tapan dan Kec. Basa Ampek Balai Tapan dalam pengisian kuisioner pada aplikasi pemeringkatan BUMNag Tahun 2026 yang disediakan oleh Kementerian Desa PDT.

Pemeringkatan BUMDes Tahun 2026 merupakan upaya strategis untuk menilai kinerja dan perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara terukur, objektif, dan berkelanjutan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kemajuan BUMDes dari berbagai aspek, seperti kelembagaan, usaha, keuangan, manfaat bagi masyarakat, serta inovasi dan keberlanjutan usaha.

Dalam pelaksanaannya, pemeringkatan dilakukan melalui proses pengumpulan data, verifikasi lapangan, dan penilaian berdasarkan indikator yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Indikator tersebut umumnya mencakup tata kelola organisasi, legalitas usaha, kualitas sumber daya manusia, kinerja usaha (omzet dan laba), kontribusi terhadap Pendapatan Asli Nagari (PAN), serta dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat desa.

Hasil pemeringkatan BUMDes/BUMNag Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembinaan dan pengembangan BUMNag ke depan. Selain itu, pemeringkatan ini juga berfungsi sebagai alat evaluasi bagi pengelola BUMNag untuk meningkatkan profesionalisme, memperluas usaha, serta mendorong inovasi yang berorientasi pada potensi lokal desa.

Dengan adanya pemeringkatan ini, diharapkan tercipta BUMNag yang mandiri, berdaya saing, dan mampu menjadi motor penggerak perekonomian desa secara berkelanjutan.

IST Pemeringkatan Bumdes 2026 Oleh TAPM Kab. Pessel

Kegiatan IST TPP terkait pemeringkatan BUMDes tahun 2026 merupakan upaya strategis dalam menilai kinerja dan perkembangan Badan Usaha Milik Desa secara objektif dan terukur. Melalui kegiatan ini, Tim Pendamping Profesional (TPP) melakukan identifikasi, verifikasi, dan evaluasi terhadap aspek kelembagaan, usaha, keuangan, serta dampak ekonomi BUMDes bagi masyarakat desa. Hasil pemeringkatan diharapkan menjadi dasar dalam pembinaan, peningkatan kapasitas, serta penentuan kebijakan pengembangan BUMDes ke depan agar lebih mandiri, profesional, dan berdaya saing.

PMK 15 TAHUN 2026, Tata Cara Penyaluran Dana untuk Percepatan Pembagunan KDMP